Share

Usulkan Pembatasan Minimarket di Bojonegoro

Bojonegoro (Media Center) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyarankan kepada pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk tidak lagi menambah kuota minimarket. Karena hal itu akan mempengaruhi ekonomi pasar menengah ke bawah.

“Toko-toko kecil dan warung-warung kelontong akan kalah bersaing,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro, Doni Bayu Setyawan saat rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Perijinan, Jumat (15/5/2015).

Dia memberi contoh, seperti di Banyuwangi, pemkab di sana telah menstop pembangunan minimarket seperti indomart ataupun alfamart. Hal ini berhasil meningkatkan rasio daya beli masyarakat ke pasar atau toko tradisional.

“Kalau itu bisa diterapkan di Bojonegoro, maka toko kelontong dan pasar tradisional akan terselamatkan,” tegasnya.

Namun, untuk mendorong toko kelontong dan pasar tradisional agar berkembang diperlukan perbaikan kondisi pasar-pasar tardisional.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perijinan, Kamidin, menyatakan, mendukung usulan dari anggota Komisi A. Karena hal itu sesuai peraturan bupati (Perbup) No 20 tahun 2013 tentang pembatasan pembangunan minimarket.

“Ya kami setuju dengan usulan tersebut,” tutupnya.(dwi/*mcb)

Leave a Comment